Status Darurat Karhutla hingga Akhir Tahun, BPBD PPU Butuh Anggaran Operasional

PENAJAM

� Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membutuhkan dukungan anggaran operasional hingga akhir tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU telah mengajukan Rp350 juta melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), tetapi baru menerima pencairan Rp175 juta. \n \nKepala Pelaksana BPBD PPU, Nurlaila, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), konsumsi petugas, serta perbaikan peralatan pemadaman. \n \n�Pengajuan kami terakhir Rp350 juta. Itu untuk belanja BBM, belanja makanan dan minuman di lapangan, kemudian ada perbaikan peralatan karena percuma ada makanan dan minuman, BBM, kalau peralatannya tidak sehat,� ungkap Nurlaila saat ditemui di kantornya, Selasa (20/10/2026). \n \nSebelumnya, BPBD PPU telah menerima dukungan BTT secara bertahap, yakni Rp107 juta pada tahap awal dan Rp180 juta pada tahap berikutnya. Adapun dari pengajuan terakhir sebesar Rp350 juta, baru separuhnya yang dicairkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU. \n \n�Kami mengajukan Rp350 juta. Itu baru cair separuhnya, Rp175 juta,� katanya. \n \nNurlaila menjelaskan, dana yang telah dicairkan juga digunakan untuk membayar tagihan operasional yang sebelumnya sudah berjalan. \n \n�Jadi pada saat cair otomatis membayarkan, ya rembes, membayarkan tagihan-tagihan sebelumnya,� jelasnya. \n \nKebutuhan anggaran tersebut menjadi perhatian seiring perpanjangan status darurat karhutla di PPU hingga 31 Desember 2026. Dengan masa penanganan yang berlangsung hingga akhir tahun, BPBD masih perlu menyesuaikan kebutuhan operasional dengan perkembangan kondisi di lapangan. \n \nMenurutnya pihaknya akan mengevaluasi kebutuhan anggaran berikutnya berdasarkan situasi penanganan karhutla dan kebutuhan operasional petugas. \n \n�Ya, kita akan mengajukan kembali melihat kondisi lapangan,� pungkasnya. (ADV) \n \n