Pengadaan Seragam Sekolah Nasional, Pemkot Bontang Libatkan 100 Penjahit Lokal

EXPRESI.co, BONTANG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang Bambang Cipto Mulyono menjanjikan produksi seragam sekolah gratis bakal berdayakan penjahit lokal,

Bambang mengatakan, pengadaan seragam sekolah gratis bakal bekerjasama dengan penjahit lokal. Hal itu kata dia, sesuai dengan arahan Wali Kota Bontang Basri Rase. Dia bilang, berkisar 200 penjahit lokal akan diberdayakan dalam proyek itu.

"Rencana kita akan kerjasama dengan penjahit lokal, ini sementara kordinasi," kata Bambang kepada awak media, Rabu (12/6/2024).

Bambang menegaskan, pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menenga (UMKM) merupakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Basri Rase.

"Ini bentuk komitmen pemerintah untuk kerjasama, dengan begitu penjahit lokal dapat meningkatkan kualitas jahitnya," pungkasnya.

Sementara itu, penjahit lokal yang dikoordinir Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Ayulia Traning mengaku telah menerima tawaran kerjasama pemerintah melalui Disdikbud untuk memproduksi seragam sekolah yang akan dibagikan secara gratis ke peserta didik.

"Betul. Ini sudah dilakukan pengukuran ke sekolah," kata pemilik Yulia Training, Nurhayati saat dihubungi Expresi.co, Rabu (12/6/2024).

Dia jelaskan, saat ini telah ada 20 sekolah yang sudah dilakukan pengukuran dengan melibatkan 100 penjahit lokal.

"Untuk seragam yang di jahit yaitu baju SD merah- putih, baju SMP biru- putih. Jumlahnya sama dengan tahun 2023," ujarnya.

Diketahui, tahun lalu, 2023 Ayulia Training memproduksi 3.250 stel seragam SMP dan 3.456 stel untuk seragam SD (Sekolah Dasar) dengan melibatkan 100 penjahit lokal.

Selain seragam sekolah putih-merah untuk SD dan putih-biru untuk SMP, Disdikbud Bontang juga melakukan pengadaan seragam batik sekolah.

Di laman LPSE Kota Bontang, Dua pengadaan seragam bati sekolah itu bernilai fantastis, belanja seragam batik sekolah dengan kode paket 7P9-P2403-8864253 sebesar Rp 8,2 miliar, dan belanja seragam batik sekolah kode paket 7P9-P2403-8864489 senilai Rp 3,1 miliar.

Namun, dua paket pengadaan seragam batik ini tak menggunakan pengusaha lokal, Bambang menunjuk pengusaha dari Malang, Jawa Timur. Begitupun produksinya, tak melibatkan penjahit lokal.

Alasannya tidak menggunakan penjahit lokal karena Standar Satuan Harga (SSH) yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran.

“Kalau untuk seragam batik tidak pakai penjahit lokal. Karena ongkosnya tinggi. Jadi kita pakai dari luar daerah,” ucap Bambang, Selasa (11/6/2024).

Sementara, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyayangkan kebijakan yang diambil pemkot yang dinilai tidak sesuai dengan janji yang digaungkan kepala daerah.

Kata Agus Haris, jika total seragam yang diproduksi 33.730 dibagi 15 kelurahan kemudian tiap kelurahan ada 10 penjahit yang diberdayakan akan menaikkan pendapatan penjahit lokal.

“Padahal kalau memberdayakan penjahit lokal, bisa menaikkan omset mereka,” katanya. (YUB/FN)