EXPRESI.co, SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengarahkan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran desa dan kecamatan dengan memperkuat kemampuan pemetaan data geospasial di tingkat tapak. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemetaan dan Pengolahan Data Geospasial, sebanyak 364 peserta dari perangkat daerah, kelurahan, dan desa dibekali keahlian teknis untuk mengolah dan menganalisis data spasial.
Kegiatan yang digelar oleh Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kutim ini menyasar langsung akar pengelolaan program, terutama dalam hal validitas data. Trisno, Plt Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra, menegaskan bahwa bimtek ini mendukung tiga dari 50 program prioritas kepala daerah: Program Satu Kartu Keluarga Satu Sertifikat (PTSL), Pelepasan Kawasan Hutan, dan Desa Presisi.
“Ini upaya kita bersama, terutama pada 3 program dari 50 program yang ada,” ujar Trisno.
Ia juga mengingatkan pentingnya data dari lapangan yang benar-benar mencerminkan situasi masyarakat.
“Kita perlu ada data riil dari masyarakat di lapangan yang kemudian diolah menjadi data lengkap,” tambahnya.
Dukungan terhadap pemetaan berbasis desa juga ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Hadi, yang membuka kegiatan tersebut. Menurutnya, data geospasial menjadi referensi utama dalam membaca potensi dan kesenjangan desa.
“Data geospasial di desa maupun di kabupaten menjadi tolak ukur bagi kemajuan daerah. Kita bisa tahu potensi apa saja yang ada di desa, apa yang masih kurang, yang kedepannya akan menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan,” kata Rizali.
Ia menyebut program Desa Presisi sebagai instrumen penting dalam membangun perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan nyata.
“Data Desa Presisi ini nantinya dapat diperlukan untuk perencanaan pembangunan tepat sasaran, menjadi dasar pengalokasian anggaran berbasis kebutuhan nyata,” ungkap Rizali.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Profesor Sofian Sjaf, yang hadir sebagai narasumber utama, menyampaikan kritik terhadap pendekatan data selama ini yang kerap top-down dan seragam, tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing desa.
“Kalau selama ini kebanyakan data top-down dari atas ke bawah dan seragam, kemudian data tidak disandingkan dengan data riil di tingkat desa, seharusnya data dimulai dari tingkat desa ke atas sehingga akurat dan sesuai datanya,” ucap Sofian.
Ia menjelaskan bahwa dalam konteks perencanaan pembangunan, kelengkapan data bukan sekadar formalitas, tetapi penentu jalannya kebijakan.
“Program Desa Presisi ini, kalau desa datanya lengkap maka ke depannya perjalanannya pasti lancar dan baik,” tutupnya. (ADV/ProkopimKutim/E)
Tinggalkan Balasan