Tekan Stunting, Kukar Perkuat Intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan
EXPRESI.co, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting dengan meningkatkan intervensi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Periode yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia sekitar dua tahun tersebut menjadi salah satu fokus dalam upaya memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dipantau sejak dini.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Ismi Mufiddah, mengatakan penanganan stunting dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik menjadi ranah sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif membutuhkan dukungan dari berbagai sektor lainnya.
“Kalau stunting itu kan ada sensitif, ada spesifik. Kalau spesifik itu yang lebih murni bisa dilakukan oleh sektor kesehatan. Kalau sensitif itu perlu bantuan dari sektor lain,” kata Ismi.
Menurutnya, pendekatan 1.000 HPK membuat upaya pencegahan tidak hanya dilakukan setelah anak teridentifikasi mengalami stunting. Pemantauan dan edukasi juga diberikan sejak masa kehamilan sebagai bagian dari upaya mendeteksi persoalan pertumbuhan sedini mungkin.
Penguatan pemantauan tersebut salah satunya dilakukan melalui Posyandu. Status gizi anak dipantau secara berkala agar apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan perhatian, intervensi dapat segera diberikan sesuai kebutuhan.
“Jadi 1.000 HPK itu dari hamil sampai anaknya berusia dua tahun. Nah, ini semakin ke sini itu semakin kencang. Artinya lokus-lokus semakin kita kejar untuk penguatannya,” jelasnya.
Ismi mengatakan penguatan pemantauan status gizi menjadi salah satu bagian penting dalam strategi tersebut. Dengan pemantauan yang dilakukan secara rutin, kasus stunting maupun persoalan gizi pada anak diharapkan dapat diketahui lebih awal.
“Pemantauan status gizinya diperkuat lagi supaya kasus-kasus stunting itu ditemukan secara lebih dini. Jadi memang penguatannya itu di pemantauan status gizi, ya di Posyandu,” ujarnya.
Di sisi lain, penanganan stunting tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan. Faktor yang memengaruhi kondisi anak juga berkaitan dengan berbagai aspek di luar layanan kesehatan.
Karena itu, pendekatan konvergensi diterapkan dengan melibatkan perangkat daerah sesuai kewenangannya. Dukungan dari sektor yang berkaitan dengan perumahan, sosial hingga kondisi ekonomi masyarakat diperlukan untuk memperkuat intervensi terhadap keluarga sasaran.
Dinas Kesehatan, kata Ismi, terus menjalankan intervensi spesifik di bidang kesehatan, sementara sektor lainnya berperan melalui intervensi sensitif. Kolaborasi tersebut diarahkan agar upaya pencegahan stunting dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
Penguatan Posyandu juga menjadi bagian dari strategi tersebut, terutama dalam memastikan pemantauan status gizi anak berjalan secara rutin. Dengan demikian, kondisi pertumbuhan anak dapat diketahui sejak awal dan mendapatkan tindak lanjut sesuai kebutuhan.
“Jadi memang penguatannya itu di pemantauan status gizi, supaya kasus-kasus stunting itu ditemukan secara lebih dini,” pungkasnya. (Adv)
