Tekan Inflasi dan Jaga Daya Beli, Kukar Raih TPID Award 2026

EXPRESI.co, JAKARTA — Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok mendapat apresiasi di tingkat nasional. Kukar meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026. Kukar tercatat sebagai satu dari lima daerah yang menerima penghargaan pada kategori Kabupaten/Kota Berprestasi.

Selain Kukar, penghargaan pada kategori tersebut diberikan kepada Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di daerah.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani hingga masyarakat.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat. Semua pihak ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kutai Kartanegara," kata Rendi.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan menjadi akhir dari upaya pengendalian inflasi. Menurutnya, capaian tersebut justru menjadi dorongan untuk memperkuat kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Rendi mengatakan ukuran keberhasilan pengendalian inflasi pada akhirnya dapat dilihat dari kemampuan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi.

"Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga," jelas Rendi.

Ia juga menyoroti kondisi geografis Kukar yang memiliki wilayah luas dengan karakteristik berbeda di setiap kecamatan. Kondisi tersebut membuat upaya menjaga stabilitas harga membutuhkan penanganan yang menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.

Menurutnya, pengendalian inflasi juga harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya ketika terjadi kenaikan harga. Pemerintah perlu menjaga rantai pasok mulai dari produksi, ketersediaan barang hingga distribusi kepada masyarakat.

"Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat," urainya.

Rendi menilai TPID Award 2026 dapat menjadi tambahan motivasi bagi Pemkab Kukar untuk terus memperkuat pengendalian inflasi sekaligus ketahanan pangan daerah.

"Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga," jelasnya.

Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD 2026 digelar bersamaan dengan pembukaan FEKDI x IFSE 2026 di panggung utama JICC pada Kamis (24/9/2026).

Agenda tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.

Perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota penerima TPID Award 2026 serta Championship TP2DD 2026 turut hadir secara langsung. Sementara pemerintah daerah yang tidak masuk dalam daftar penerima mengikuti agenda secara daring.

TPID Award menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong penguatan koordinasi pengendalian inflasi di tingkat daerah dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, FEKDI x IFSE 2026 berlangsung pada 24-26 September 2026 di JICC Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya mencakup Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD, tetapi juga berbagai agenda terkait transformasi digital nasional serta pengumuman penerima TPID, TP2DD, PIDI, dan KATALIS P2DD. (Adv)