SPPG di Wilayah 3T PPU Menunggu Jadwal BGN, Sejumlah Lokasi Disebut Siap

PENAJAM – Sejumlah titik pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum beroperasi meski sarana dan prasarananya disebut telah siap.
Pemerintah daerah kini menunggu penjadwalan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengaktifkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi tersebut.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah PPU, Hadi Saputro, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan koordinator wilayah BGN agar pelayanan di titik yang siap dapat segera dimulai.
“Untuk beberapa wilayah, sarana dan prasarananya sudah siap. Tinggal menunggu jadwal dari BGN. Kami berharap setelah Jenebora, wilayah 3T lainnya juga segera mendapat jadwal,” kata Hadi, Selasa (20/10/2026).
SPPG Jenebora menjadi titik pertama pelayanan MBG di wilayah 3T PPU yang diresmikan.
Peresmian itu merupakan bagian dari kegiatan serentak BGN untuk SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Dari 10 wilayah di PPU yang masuk kategori 3T, pemerintah daerah masih menunggu kepastian jadwal aktivasi untuk lokasi lainnya. Bukit Subur menjadi salah satu wilayah yang diarahkan dalam perluasan layanan tersebut.
Namun, perluasan SPPG tidak hanya bergantung pada kesiapan bangunan. Ketersediaan bahan pangan dan jarak distribusi juga menjadi tantangan, terutama di wilayah yang akses pasokannya terbatas.
Hadi mencontohkan kebutuhan ayam potong beku untuk pelayanan di Jenebora. Komoditas tersebut tidak selalu tersedia di sekitar lokasi sehingga pengelola harus mengambil pasokan dari daerah lain.
“Untuk UMKM di wilayah 3T memang ada tantangan dari sisi jarak dan pasokan. Misalnya ayam potong beku, barangnya tidak selalu tersedia di sekitar lokasi sehingga harus diambil dari tempat lain,” ujarnya.
Menurut Hadi, persoalan rantai pasok perlu diperhitungkan bersamaan dengan pembukaan SPPG baru. Bertambahnya titik pelayanan akan meningkatkan kebutuhan bahan pangan dan memperluas jangkauan distribusi.
Kondisi tersebut juga memengaruhi peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk menjadi pemasok program MBG. Peluang keterlibatan tetap terbuka, tetapi pelaku usaha perlu memenuhi kebutuhan volume, kesinambungan pasokan, dan standar bahan pangan yang ditetapkan.
SPPG Jenebora sendiri melayani penerima manfaat di wilayah tersebut, termasuk dua sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama.
Kehadiran layanan ini diharapkan mendekatkan akses makanan bergizi bagi anak-anak di kawasan yang menghadapi kendala geografis.
Pemkab PPU berharap BGN segera menjadwalkan pengoperasian SPPG di wilayah 3T lain yang telah siap. Dengan demikian, perluasan program MBG tidak hanya terpusat di kawasan yang lebih mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau anak-anak di wilayah dengan akses dan pasokan pangan yang lebih terbatas. (ADV)




