Rencana Jembatan Sungai Riko di PPU Terancam Tersendat, Mudyat; Ini Kami Sesalkan
PENAJAM – Rencana pembangunan Jembatan Sungai Riko di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terancam gagal setelah anggaran untuk review Detail Engineering Design (DED) dan pra-Feasibility Study (pra-FS) terdampak efisiensi penyesuaian APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Padahal, penyelesaian dokumen perencanaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum rencana pembangunan jembatan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Pemkab PPU berharap pemerintah provinsi tetap membuka ruang untuk melanjutkan proses tersebut.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan anggaran review DED dan pra-FS yang diusulkan kepada Pemprov Kaltim sekitar Rp2,5 miliar.
Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan, tetapi kemudian dihapus dalam penyesuaian anggaran.
“Ini yang kami sesalkan. Usulan review sudah masuk ke provinsi, tetapi kemudian terkena efisiensi. Padahal kebutuhan anggarannya sekitar Rp2,5 miliar,” kata Mudyat.
Menurut Mudyat, penyusunan DED Jembatan Sungai Riko merupakan kewenangan Pemprov Kaltim. Karena itu, ia berharap efisiensi belanja tidak menghentikan tahapan perencanaan proyek tersebut.
“DED-nya menjadi kewenangan provinsi. Karena itu kami menyayangkan ketika anggaran sekitar Rp2,5 miliar justru dihapus melalui revisi APBD,” ujarnya.
Review DED dan pra-FS diperlukan untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan jembatan memenuhi kebutuhan teknis dan kelayakan proyek.
Setelah dokumen tersebut selesai, Pemkab PPU berharap usulan pembangunan dapat diperkuat untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Mudyat menilai kebutuhan Rp2,5 miliar untuk menyelesaikan tahapan perencanaan relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan fisik jembatan. Karena itu, ia berharap proses perencanaan tidak berhenti akibat penyesuaian anggaran.
Persoalan tersebut juga mendorong Pemkab PPU meminta pola alokasi belanja pembangunan Pemprov Kaltim tetap memperhatikan kebutuhan kabupaten dan kota.
“Anggaran pembangunan provinsi, belanja langsungnya untuk kegiatan yang lain mencapai besar, saya enggak tahu urgensinya seperti apa, ya ratusan miliar dalam satu daerah bahkan terlalu jomplang antara kemudian kabupaten/kota yang ada,” kata Mudyat.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Pemprov Kaltim mengenai keberlanjutan review DED dan pra-FS. Namun, Mudyat mengatakan komunikasi tersebut belum menghasilkan kepastian mengenai anggaran yang dibutuhkan.
“Ya sebetulnya komunikasi sih sudah melakukan, cuma kalau tidak dimasukkan juga percuma juga. Seolah-olah provinsi ini kan enggak peduli terhadap daerah,” pungkasnya. (ADV)
