Program BSPS Kukar Sasar 534 Rumah, Lebih dari 100 Unit Mulai Terealisasi
EXPRESI.co, TENGGARONG — Upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat pra sejahtera di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus dilakukan melalui akses bantuan pemerintah pusat. Tahun ini, Pemkab Kukar memfasilitasi pengusulan rumah warga yang membutuhkan perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan dari usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat, sebanyak 534 unit rumah mendapatkan alokasi program bedah rumah tahun ini.
“Untuk bedah rumah, kami BSPS melalui program BSPS tahun ini Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi 534 unit,” kata Aidil.
Program tersebut menyasar masyarakat pra sejahtera yang masuk dalam basis data kemiskinan pemerintah pusat. Pemkab Kukar berperan memfasilitasi serta mengusulkan calon penerima bantuan yang dinilai memenuhi ketentuan.
Aidil menjelaskan, bantuan BSPS tidak disalurkan melalui pemerintah daerah. Dana ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening penerima atau pemilik rumah yang telah ditetapkan.
“Dananya tidak melalui Pemda, dari pemerintah pusat langsung mentransfer ke penerima bantuan atau pemilik rumah,” jelasnya.
Besaran bantuan untuk setiap unit rumah berkisar Rp20 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung perbaikan rumah agar menjadi lebih layak ditempati oleh keluarga penerima manfaat.
Untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan, Disperkim Kukar turut menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang memuat daftar penerima program bedah rumah tersebut.
Hingga saat ini, lebih dari 100 unit rumah telah terealisasi, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pembangunan. Penyaluran BSPS 2026 juga masih berlanjut seiring penyelesaian administrasi rekening penerima.
“Yang baru terealisasi 100 lebih rumah, target tahun ini selesai sampai 534 rumah,” terangnya.
Menurut Aidil, pelaksanaan BSPS di Kukar juga menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang dijalankan pemerintah pusat. Disperkim turut berperan dalam mendukung program nasional tersebut melalui pelaksanaan bantuan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Dinas Perkim juga berperan aktif dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai program nasional. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan program tersebut melalui dukungan APBN maupun APBD,” katanya.
Selain BSPS yang bersumber dari APBN, dukungan terhadap perbaikan rumah masyarakat juga diarahkan melalui alokasi dana desa (ADD). Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan sasaran masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
Disperkim Kukar juga membuka koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta pihak terkait lainnya untuk memperluas dukungan terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah membuat Pemkab Kukar belum mengalokasikan program bedah rumah secara langsung melalui APBD tahun ini. Namun, masyarakat masih dapat memperoleh dukungan melalui program perbaikan rumah yang dijalankan pemerintah desa.
Aidil berharap alokasi bantuan perumahan dari pemerintah pusat untuk Kukar dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya. Menurutnya, tambahan alokasi akan memperluas jangkauan masyarakat yang dapat memperoleh bantuan perbaikan hunian.
Dengan dukungan BSPS, program pemerintah desa, serta koordinasi dengan berbagai pihak, upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat di Kukar diharapkan dapat terus dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran. (Adv)
