UNJ Ikut Tren Obral Gelar Honoris Causa, Berniat Beri ke Erick Thohir dan Ma�ruf Amin

Hobi para politisi mengais validasi hidup lewat gelar kehormatan mendapatkan tantangan serius dari akademisi. Terbaru, Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyuarakan penolakan atas rencana senat kampus�menganugerahkan�gelar kehormatan atau�honoris causa�kepada Wakil Presiden Ma�ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sikap diambil setelah aliansi mendapat informasi�wacana ini diajukan�kembali oleh senat�padahal sudah pernah�ditolak pada September�2020.

Rapat membahas rencana�pemberian gelar�itu�dibahas pada rapat Senat UNJ hari ini (14/10). Wakil�Aliansi,�Ubedilah Badrun,�bilang para dosen�baru tahu dua hari�lalu.��Selasa (12/10), kami mendapat informasi bahwa senat UNJ akan mengadakan rapat penentuan pada Kamis (14/10) untuk memutuskan mengajukan kembali Ma�ruf Amin dan Erick Thohir mendapatkan gelar kehormatan doktor�honoris causa. Tentu saja Aliansi Dosen UNJ kaget dan tetap konsisten menolak upaya tersebut,� kata Ubedilah kepada�Detik.

�Upaya pemberian gelar pada pejabat tersebut sudah kami tolak pada September 2020 lalu karena berbau kepentingan pragmatis. Kini upaya pemberian gelar muncul kembali dan kami konsisten tetap menolak,��tambahnya.

Ada empat alasan yang melandasi penolakan�ini. Pertama, pemberian gelar kehormatan pada penguasa dan pejabat publik mengancam otonomi perguruan tinggi dan merusak moral akademik universitas. Padahal, Pedoman Penganugerahan Doktor Kehormatan UNJ Tahun 2021 Bab tentang Persyaratan Ayat 3 mengatakan gelar tidak bisa diberikan pada siapa�pun yang sedang�memegang jabatan publik.

Kedua, usulan pemberian gelar tidak sejalan dengan upaya institusi memulihkan nama baik setelah�dilanda skandal politik.�Empat tahun lalu, rektor�UNJ Djaali�diberhentikan Menristekdikti karena�melindungi plagiarisme�yang dilakukan mantan�gubernur Sulawesi Utara Nur Alam di disertasinya.

Ketiga, Ubed mempertanyakan kelayakan figur. Pemikiran Ma�ruf Amin atas �negara kesepakatan� yang jadi landasan�niat Senat UNJ memberi�gelar�honoris causa�dianggap tidak orisinil karena udah dikemukakan pemikir klasik sejak abad ke-17 melalui teori kontrak sosial.�Lagian, Ma�ruf�justru termasuk�tokoh yang keras menyuarakan agar�pemeluk Islam di�Jakarta tidak memilih Basuki Tjahaja Purnama pada�pilkada 2017, sebuah tindakan yang justru menyalahi teori kontrak sosial itu sendiri.�Untuk Erick Thohir, aliansi mengaku tidak menemukan pemikiran dan karya besarnya di mana�pun.

Saat dikonfirmasi, rektor UNJ Komaruddin�mengatakan�usulan pengajuan�ini�masih dalam proses dan�emang�akan dirapatkan�hari ini�(14/10).

Tren mengobral gelar�honoris causa�ke pejabat publik dan politisi emang marak di perguruan tinggi Indonesia, terutama kampus negeri.�Juni lalu, misalnya, mantan�presiden Megawati Soekarnoputri mendapatkan gelar�profesor kehormatan�dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI). Menjelang acara �wisuda�, jurnal akademik Megawati sebagai syarat penerimaan gelar�tersebar di media sosial�dan jadi sorotan. Pasalnya, tulisan akademik Megawati�berjudul �Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004��dinilai kelewat narsis karena berisi�puja-puji buat dirinya sendiri. Lucunya, karya ilmiah tersebut membuktikan kehebatan Megawati selama jadi presiden lewat pernyataan-pernyataan� para menteri kabinet masa itu,�yang tak lain adalah�anak buah�Bu Mega�sendiri.

Daftar lain�obral�honoris causa�yang udah duluan kampus lain: gelar kehormatan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) kepada bekas�napi�korupsi Nurdin Halid pada 2021 dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 2020,�gelar dari�Universitas Negeri Yogyakarta�(UNY)�kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada 2020, dan�gelar dari�Universitas Diponegoro kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada 2020. Lewat pencarian singkat di internet, daftar ini akan bertambah dengan mudah.

Tren obral gelar kehormatan terjadi karena�terbitnya peraturan Menristekdikti No. 65/2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan.�Pasalnya, beleid tersebut menyerahkan syarat pemberian gelar kehormatan pada masing-masing kampus, yang penting si kampus�sudah memiliki program doktor di bidang terkait dengan akreditasi A. Ketiadaan standar yang ketat membuat gelar H.C. rentan dipolitisasi.

Praktik�ini udah�dikritik Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik�yang juga dosen hukum di Universitas Airlangga,�Herlambang P. Wiratraman. Ia khawatir pemberian gelarnya�bersifat transaksional. �Obral gelar doktor [kehormatan] sangat memengaruhi integritas dan budaya akademik. Ini refleksi bagaimana kampus menghargai dirinya sendiri. Jika tidak, dia [kampus] sedang merobohkan dirinya sendiri,� kata Herlambang kepada�Tirto.

Protes dari�dosen juga enggak di�UNJ�doang. Saat Unnes�ngasih gelar ke�Nurdin Halid, profesor Fakultas Ilmu Keolahragaan Unnes Bambang Budi Raharjo�menyatakan�keberatannya yang ditulis�di media sosial.�Kata Bambang,�protes itu bikin doi�ia dikeluarkan dari grup WhatsApp Majelis Profesor Unnes.

�Benar, saya telah dikeluarkan dari grup Majelis Profesor. Memang saya mempertanyakan pemberian anugerah doktor�causa�untuk Nurdin Halid mengingat rekam jejak beliau. Mahasiswa sudah melakukan protes. Di luar, orang banyak membincangkan keganjilan penganugerahan ini. Salahkah saya mempertanyakan hal ini��kata�Bambang dalam keterangan tertulisnya.

Selain para dosen, mahasiswa juga tak ketinggalan mengekspresikan kekecewaan atas kebijakan politis kampusnya masing-masing. Beberapa contoh: pada 2019,�mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya unjuk rasa�menolak�pemberian gelar dari kampusnya�buat mantan gubernur Jawa Timur�Soekarwo.�Lalu pada 2015, mahasiswa�Universitas Negeri Padang�menolak pemberian gelar kepada Megawati. Di 2021,�mahasiswa�Unnes�juga demo�menolak Nurdin Halid�dapat�honoris causa.