Penolakan Terhadap Revisi UU TNI: Ancaman bagi Demokrasi, HAM, dan Kebebasan Akademik

EXPRESI.co, JAKARTA � Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk CALS, KIKA, PSHK Indonesia, dan SPK, bersatu menanggapi dengan tegas revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Mereka mengecam langkah Pemerintah dan DPR-RI yang tengah membahas revisi undang-undang tersebut secara tertutup, dinilai bertentangan dengan semangat reformasi serta prinsip-prinsip dasar negara hukum dan hak asasi manusia (HAM).