APBD Adalah Kontrak Sosial, Pengelolaannya Harus Berprinsip Efektif dan Akuntabel

EXPRESI.co, SANGATTA � Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) menutup Pandangan Umum mereka terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran. Fraksi tersebut memandang bahwa kedua aspek ini merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.