Pemkab Kukar Petakan Kebutuhan Infrastruktur di Permukiman Rawan Kebakaran

EXPRESI.co, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan memetakan kebutuhan infrastruktur di kawasan permukiman padat penduduk sebagai bagian dari evaluasi pascakebakaran di RT 33, Kelurahan Melayu, Tenggarong.
Pemetaan tersebut mencakup kondisi akses jalan, ketersediaan sumber air, hingga kebutuhan hidran untuk mendukung penanganan kebakaran. Pemerintah akan menyesuaikan langkah penanganan dengan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kebutuhan infrastruktur di setiap rukun tetangga (RT) tidak selalu sama. Karena itu, evaluasi diperlukan agar penanganan yang dilakukan sesuai dengan persoalan di lapangan.
“Kita akan lihat kebutuhan masing-masing RT karena tidak semuanya sama,” kata Aulia saat meninjau lokasi kebakaran, Kamis (8/10).
Menurutnya, keterbatasan akses jalan di sejumlah permukiman padat berpotensi menghambat kendaraan pemadam kebakaran menjangkau lokasi saat terjadi keadaan darurat. Selain akses, ketersediaan sumber air juga perlu diperhatikan, terutama di kawasan yang sulit dijangkau armada pemadam.
Pemkab Kukar akan mengkaji kebutuhan tersebut, termasuk peluang mengoptimalkan pembiayaan melalui dana RT apabila penanganannya memungkinkan dilakukan dengan skema tersebut.
“Kalau bisa ditangani dengan dana RT, kita akan coba optimalkan pembiayaan melalui dana RT untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujarnya.
Di samping evaluasi infrastruktur, pemerintah juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan. Aulia meminta pemerintah kecamatan dan Kelurahan Melayu mendata kebutuhan warga, terutama perlengkapan sekolah bagi anak-anak serta kebutuhan pendukung aktivitas kerja.
“Jangka pendek itu, kita memastikan aktivitas sehari-hari masyarakat tidak terganggu. Bagi yang bersekolah, perlengkapan sekolahnya harus terpenuhi. Bagi yang bekerja, kebutuhan pekerjaannya juga harus terpenuhi,” jelasnya.
Dukungan bagi warga terdampak juga datang dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui penyaluran bantuan peralatan memasak untuk menunjang kebutuhan warga dan relawan di lokasi pengungsian.
Aulia turut mengapresiasi keterlibatan Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, relawan, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam penanganan pascakebakaran, termasuk pengoperasian dapur umum.
Pemkab Kukar juga memberi perhatian pada kondisi psikologis warga. Pemantauan akan dilakukan bersama unsur pemerintah dan komunitas agar warga yang mengalami tekanan setelah kebakaran dapat memperoleh pendampingan. (Adv)




