PBB-P2 PPU Tembus Target Rp13,2 Miliar, Bapenda Masih Tagih Tunggakan
PENAJAM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mencatat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai lebih dari Rp13,2 miliar hingga Oktober 2026. Capaian tersebut telah memenuhi 100 persen target penerimaan tahun ini.
Meski target tercapai, Bapenda PPU tetap memperbarui data wajib pajak dan menagih tunggakan untuk menjaga akurasi administrasi serta mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kepala Bapenda PPU, Tur Wahyu Sutrisno, mengatakan petugas melakukan pendataan dan penagihan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Langkah tersebut menyasar objek pajak yang mengalami perubahan data maupun wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.
“Data kami terus diperbarui, termasuk Nomor Objek Pajak (NOP). Kalau ada perubahan kepemilikan atau objek pajak, datanya harus disesuaikan supaya penagihan dan administrasinya tepat,” kata Tur Wahyu, Jumat (16/10/2026).
Bapenda juga melibatkan petugas desa dan kelurahan untuk menyampaikan pemberitahuan pajak sekaligus menelusuri wajib pajak yang belum membayar.
Penagihan terkadang memerlukan waktu lebih lama ketika wajib pajak telah pindah tempat tinggal atau berada di luar daerah.
“Penagihan kami lakukan terus, termasuk melalui desa dan kelurahan. Ada wajib pajak yang sudah berada di luar daerah, jadi perlu ditelusuri lagi agar pemberitahuan dan penagihannya sampai,” ujarnya.
Selain memperbarui data dan menagih tunggakan, Bapenda PPU memperluas kemudahan pembayaran PBB-P2 melalui layanan digital. Wajib pajak dapat membayar melalui perbankan dan QRIS, selain melalui petugas pemungutan di desa dan kelurahan serta layanan Bapenda.
Tur mengatakan pembayaran digital membantu mempercepat pencatatan transaksi dan memudahkan petugas memantau penerimaan.
“Melalui pembayaran sudah digital, transaksi bisa lebih cepat masuk dan kami lebih mudah melakukan pengecekan. Ini juga mengurangi jeda antara pembayaran dan pencatatan,” katanya.
Pengembangan transaksi digital tersebut melibatkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bank Indonesia, Bankaltimtara, dan perangkat daerah terkait. PPU juga meraih peringkat kedua se-Kalimantan dalam pengembangan dan perluasan digitalisasi daerah. (Adv)
