Lima Kepala OPD PPU Segera Definitif, Mudyat Minta Cari Program Pusat di Tengah Fiskal Terbatas
PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menyiapkan tuntutan kerja yang lebih besar bagi lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang segera menempati jabatan definitif.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kepala OPD tidak hanya dituntut mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, tetapi juga aktif mencari peluang program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Lima jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) yang tengah dalam proses pengisian tersebut ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Mudyat mengatakan proses administrasi pengisian jabatan tersebut masih berjalan. Pemerintah daerah sebelumnya menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum menetapkan pejabat terpilih.
“Belum ada laporan, masih menunggu ini. Mungkin masih ada kegiatan teman-teman dari BKN terkait itu,” jelas Mudyat, Rabu (30/9/2026).
Ia menargetkan seluruh proses dapat segera diselesaikan sehingga pejabat definitif lima OPD tersebut dapat dilantik paling lambat Oktober 2026.
“Paling lambat rencananya Oktober. Makin cepat kan makin baik,” ujarnya.
Bagi Mudyat, pengisian kepala OPD bukan hanya untuk memenuhi struktur birokrasi. Kepala perangkat daerah yang baru nantinya akan menjadi penentu arah kerja dan penataan organisasi pada unit masing-masing.
Karena itu, setelah kepala OPD definitif ditetapkan, Pemkab PPU akan melanjutkan pengisian jabatan di bawahnya.
“Kepala dulu, baru yang di bawah,” tegas Mudyat.
Menurut dia, pola tersebut memberikan ruang kepada kepala OPD yang baru untuk membangun tim kerja sesuai kebutuhan organisasi.
Tuntutan terhadap kepala OPD baru juga berkaitan dengan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas.
Mudyat meminta pimpinan perangkat daerah tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai satu-satunya hambatan dalam menjalankan program.
Kepala OPD diminta mengoptimalkan sumber daya yang sudah tersedia sekaligus aktif mencari peluang dukungan program dari pemerintah pusat.
Dengan begitu, keterbatasan fiskal daerah dapat diimbangi melalui kemampuan perangkat daerah mencari sumber dukungan lain yang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU Khairuddin mengatakan rekomendasi BKN untuk proses pengisian lima jabatan tersebut telah diterbitkan.
“Rekomendasi dari BKN sudah terbit,” ungkapnya.
Rekomendasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menetapkan satu dari tiga peserta yang dinyatakan lolos seleksi pada masing-masing jabatan.
Setelah rekomendasi diterbitkan, tahapan berikutnya berada pada keputusan PPK dan penjadwalan pelantikan oleh kepala daerah.
“Ya, kembali kepada PPK. Mungkin menjadwalkan waktu luangnya kapan untuk menetapkan salah satunya,” ujar Khairuddin. (ADV)
