Kuliah Umum di MAP Unmul, Bupati Kukar Paparkan Strategi Hadapi Keterbatasan Fiskal

EXPRESI.co, SAMARINDA — Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memilih mempertahankan belanja pegawai, sementara efisiensi anggaran diarahkan pada belanja operasional. Kebijakan ini ditempuh agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat menjadi dosen tamu di Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Sabtu (10/10). Kuliah tersebut berlangsung di Gedung D12 FISIP Unmul.

Di hadapan mahasiswa, Aulia menjelaskan bahwa penyesuaian belanja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah. Selain mengefisienkan belanja operasi, Pemkab Kukar berupaya mengoptimalkan belanja modal serta belanja barang dan jasa.

“Dalam kondisi keterbatasan fiskal ini, kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya melakukan efisiensi di sektor belanja operasi,” ujar Aulia.

Menurutnya, pengelolaan anggaran membutuhkan penentuan prioritas agar sumber daya yang tersedia tetap mendukung pelaksanaan program pemerintah. Efisiensi menjadi salah satu cara untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi keuangan daerah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik tetap menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah kabupaten.

“Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Aulia juga menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Informasi mengenai kebijakan, program, dan hasil kerja pemerintah perlu disampaikan dengan baik agar publik memahami langkah yang diambil dalam menghadapi keterbatasan fiskal.

Menurutnya, komunikasi yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

“Kita berupaya agar efisiensi tidak menggeser tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan, yakni memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya.(Adv)