Jaga Daya Beli, Pemkab Kukar Siapkan Antisipasi Dampak Kebijakan Subsidi
EXPRESI.co, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyiapkan langkah untuk menjaga kondisi ekonomi masyarakat apabila pemerintah pusat menerapkan perubahan skema subsidi energi, khususnya pada bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kebijakan subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu mengantisipasi dampak lanjutan yang dapat muncul di tengah masyarakat, terutama terhadap harga kebutuhan pokok dan daya beli.
Menurut Aulia, salah satu langkah yang menjadi perhatian Pemkab Kukar adalah menjaga stabilitas harga agar perubahan kebijakan subsidi tidak memicu kenaikan harga secara berlebihan.
“Kalau kita di daerah itu menjaga, masih menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan. Salah satunya adalah kita berusaha menjaga biar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat,” kata Aulia.
Selain mengantisipasi tekanan terhadap harga, Pemkab Kukar juga akan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Daya beli dinilai menjadi salah satu aspek yang perlu dijaga apabila terjadi perubahan biaya energi yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi.
Aulia juga menekankan pentingnya menjaga tingkat pendapatan masyarakat agar dampak kebijakan di tingkat nasional tidak berujung pada peningkatan angka kemiskinan di daerah.
“Dan yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan dari masyarakat itu sendiri sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Ia berharap setiap perubahan kebijakan subsidi tetap disertai mekanisme pengawasan dan pengalokasian anggaran yang seimbang. Menurutnya, apabila terdapat pengurangan anggaran pada sektor tertentu, perlu ada kejelasan mengenai arah penggunaan anggaran tersebut agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Artinya kita berharap kalau kebijakan pusat ini kan pasti ada check and balances ya, artinya ketika di sini dikurangi nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” jelasnya.
Aulia menilai sektor produktif dapat menjadi salah satu ruang untuk mengarahkan kembali anggaran sehingga kebijakan fiskal tetap mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dan kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
