Infrastruktur Listrik Desa Akan Dikelola Bersama PLN, Ini Rencana Pemkab Kukar

EXPRESI.co, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan skema kerja sama operasional (KSO) dengan PT PLN untuk mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur listrik desa yang telah dibangun pemerintah daerah. Kerja sama ini diharapkan membuat pengelolaan lebih profesional dan memperluas manfaat layanan listrik bagi masyarakat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah terus mengawal pengembangan program listrik desa yang masuk dalam perencanaan 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PLN.

Menurut Aulia, data terkait pengadaan program listrik desa di Kukar telah disampaikan Kementerian ESDM kepada pemerintah provinsi. Pemkab Kukar juga telah berkomunikasi dengan PLN untuk membahas pengelolaan infrastruktur yang sudah tersedia agar pemanfaatannya dapat lebih optimal.

“Kita mengawal, kita melakukan koordinasi karena kemarin dipimpin oleh pihak provinsi, data sudah diberikan dari Kementerian ESDM ke pihak provinsi,” ujar Aulia, Sabtu (10/10).

Ia menjelaskan, kerja sama dengan PLN menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk memastikan infrastruktur listrik desa dapat dikelola secara berkelanjutan. Melalui skema KSO, pemerintah daerah berharap pengelolaan jaringan yang telah dibangun dapat dilakukan secara lebih profesional.

“Ke depan listrik-listrik yang sudah kita bangun itu akan kita KSO-kan dengan PLN sehingga pengelolaan lebih profesional dan manfaatnya bisa jauh lebih luas lagi untuk masyarakat,” katanya.

Aulia menambahkan, pengembangan listrik desa pada 2026 masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Sejumlah desa di Kukar masuk dalam program yang ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan listrik.

Meski demikian, pemerintah daerah belum merinci desa yang akan menjadi prioritas dalam skema KSO maupun jadwal pelaksanaan kerja sama dengan PLN. Koordinasi lintas instansi masih menjadi bagian dari upaya mengawal program tersebut.

“Intinya memang di 2026 ini, kita di Kukar ada beberapa desa yang masuk dalam program listrik desa untuk dialiri listrik,” pungkasnya. (Adv)