Dukung Penanganan Stunting, Perkim Kukar Fokus Benahi Sanitasi dan Air Bersih
EXPRESI.co, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat dukungan terhadap upaya penurunan stunting melalui pembangunan sarana sanitasi dan perluasan pelayanan air bersih di sejumlah wilayah. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sanitasi layak dan air bersih.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan pembangunan sarana sanitasi menjadi salah satu kontribusi pihaknya dalam mendukung penanganan stunting.
“Kalau di Dinas Perkim terkait dengan program penurunan stunting, kami ada membangun sarana sanitasi dan juga perluasan pelayanan air bersih,” ujar Aidil.
Untuk sarana sanitasi, pembangunan dan rehabilitasi dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Samboja, Muara Jawa, dan Muara Badak.
Aidil menjelaskan, penentuan penerima manfaat mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersumber dari Dinas Sosial. Data tersebut digunakan dengan mempertimbangkan kelompok masyarakat pada Desil 1 hingga Desil 4.
“Sanitasi ini kita kemarin berdasarkan data DTKS yang kita ambil melalui Desil 1 sampai Desil 4. Jadi sumber datanya memang dari Dinas Sosial melalui DTKS,” jelasnya.
Menurut Aidil, masyarakat memberikan respons positif terhadap pembangunan maupun rehabilitasi sarana sanitasi. Perbaikan fasilitas dilakukan dengan mengacu pada standar sanitasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mengatakan pelaksanaan program tersebut masih berjalan sehingga belum seluruh penerima manfaat dapat terakomodasi secara maksimal pada tahun ini.
Sementara untuk pelayanan air bersih, sejumlah kegiatan juga masih dalam tahap pelaksanaan. Beberapa pekerjaan dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing sebagai bagian dari penyesuaian program terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
“Progress air bersih ini masih dalam proses pelaksanaan. Jadi mungkin ada beberapa yang akan dilaksanakan tahun ini karena ada juga beberapa kegiatannya kita lakukan e-purchasing karena memang kemarin terkait dengan efisiensi anggaran,” katanya.
Aidil menyebut perhatian terhadap akses air bersih diarahkan terutama ke wilayah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan. Di antaranya Kecamatan Muara Kaman, Muara Jawa, dan Samboja.
Selain melalui program pembangunan infrastruktur, penanganan stunting di Kukar juga dilakukan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Disperkim menjadi bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bersama sejumlah instansi terkait.
Koordinasi tersebut melibatkan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Poltekkes, serta unsur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa hingga kepala desa.
“Terkait dengan stunting, kita juga memang sudah memakai TPPS yang memang melibatkan beberapa OPD teknis termasuk Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, termasuk juga dari Poltekkes, dan dari pihak lintas desa, kecamatan, maupun kepala desa,” tuturnya.
Menurut Aidil, keterlibatan lintas sektor diperlukan agar penanganan stunting tidak hanya dilakukan dari sisi kesehatan, tetapi juga didukung kondisi lingkungan tempat tinggal yang layak, termasuk ketersediaan sanitasi dan air bersih.
Melalui pembangunan sarana sanitasi dan perluasan pelayanan air bersih, Disperkim Kukar berupaya memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus memperkuat intervensi pemerintah dalam penurunan stunting. (Adv)
