Daerah Tak Punya Otoritas, Konflik Lahan Jadi Makin Keras

EXPRESI.co, SAMARINDA � Desakan agar kewenangan pengelolaan perizinan dan penyelesaian konflik lahan dikembalikan ke daerah kembali disuarakan. Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Didik Agung Eko Wahono, menilai keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 justru membuat pemerintah daerah kesulitan menyelesaikan sengketa lahan yang semakin kompleks.