Bupati Penajam Minta OPD Jemput Program Kementerian
PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meminta organisasi perangkat daerah lebih aktif mencari program pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan di daerah. Langkah itu ditempuh di tengah keterbatasan fiskal daerah dan ketidakpastian dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor meminta setiap OPD berkoordinasi dengan kementerian yang memiliki program sesuai kebutuhan daerah.
Menurut dia, pemerintah pusat telah menyediakan sejumlah program yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat sebenarnya sudah menyiapkan berbagai program pembangunan yang bisa dimanfaatkan daerah. Kami berharap OPD lebih aktif membawa program-program tersebut ke PPU melalui koordinasi langsung dengan kementerian terkait,” kata Mudyat, Sabtu (3/10/2026).
Mudyat mengatakan kemampuan APBD PPU saat ini tidak cukup untuk menjadi satu-satunya sumber pembiayaan seluruh program pembangunan.
Karena itu, OPD diminta tidak hanya menyusun program berdasarkan kemampuan anggaran daerah, tetapi juga mencari peluang pembiayaan dari pemerintah pusat.
Menurut dia, usulan program dari setiap OPD harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan PPU.
Koordinasi dengan kementerian diperlukan agar program yang dibawa ke daerah tidak tumpang tindih dan memiliki peluang untuk direalisasikan.
Ketidakpastian transfer dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran.
Kondisi itu membuat ruang fiskal PPU untuk membiayai pembangunan menjadi lebih terbatas.
Mudyat mengatakan pemerintah tetap harus memenuhi belanja yang bersifat mendasar dan wajib.
Gaji pegawai, pendidikan, dan kesehatan menjadi sejumlah kebutuhan yang harus diprioritaskan dalam belanja daerah.
Di luar kebutuhan tersebut, pemerintah daerah masih harus membiayai pembangunan infrastruktur serta mendukung sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
Karena itu, Mudyat meminta OPD mengidentifikasi program kementerian yang dapat menjawab kebutuhan di sektor masing-masing. Program tersebut kemudian diperjuangkan agar dapat direalisasikan di PPU.
Mudyat berharap langkah tersebut dapat membantu pemerintah daerah tetap menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan meski kemampuan pembiayaan melalui APBD terbatas.
“Kita tidak boleh hanya melihat keterbatasan anggaran. Menu pembangunan sudah tersedia, sehingga peluang itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan daerah,” pungkasnya. (ADV)
