APBD Tertekan, Pemkab PPU Tetap Siapkan Rp5 Miliar untuk Kontingen Porprov 2026
PENAJAM – Keterbatasan anggaran tidak membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menghapus dukungan terhadap kontingen daerah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kaltim 2026 di Kabupaten Paser.
Pemkab PPU tetap menyiapkan sekitar Rp5 miliar untuk kebutuhan kontingen yang akan bertanding pada 14–27 November 2026. Anggaran tersebut disiapkan melalui hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) PPU.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Muhtar mengungkapkan, keputusan mempertahankan dukungan terhadap kontingen dilakukan ketika kemampuan keuangan daerah terbatas.
Pemerintah menyesuaikan besaran anggaran dari usulan awal KONI yang mencapai lebih dari Rp7 miliar, tetapi tidak menghilangkan dukungan terhadap keikutsertaan PPU dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Ia mengatakan anggaran sekitar Rp5 miliar akan digunakan untuk kebutuhan kontingen selama mengikuti Porprov.
“Peruntukan untuk seluruh cabor, termasuk makan minum, seragam, penginapan atlet,” kata Muhtar, Senin (28/9/2026).
Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah juga melihat cabang olahraga yang dinilai memiliki peluang meraih medali dalam menentukan dukungan yang diberikan.
“Usulan sekitar lebih dari Rp7 miliar. Tapi kan yang disetujui setelah melihat anggaran, terus cabor-cabor yang berpeluang untuk mendapatkan medali, ya kurang lebih itu saja yang disetujui,” ujarnya.
Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah memilih melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan kontingen daripada menghentikan dukungan terhadap Porprov.
Kebutuhan dasar atlet dan ofisial tetap masuk dalam pembiayaan, sementara besaran anggaran disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.
Dana tersebut selanjutnya dikelola KONI PPU melalui Pengurus Besar Porprov sesuai kebutuhan kontingen.
Adapun bonus bagi atlet peraih medali belum masuk dalam anggaran sekitar Rp5 miliar tersebut. Pemerintah daerah akan menunggu hasil pertandingan untuk mengetahui jumlah peraih medali sebelum menentukan skema bonus.
Muhtar menjelaskan KONI nantinya mengusulkan besaran bonus berdasarkan perolehan medali. Usulan tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah, kemudian diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk selanjutnya dibahas bersama Badan Anggaran DPRD PPU.
“KONI nanti mengusulkan. Kemudian nanti kita membahas terkait itu dengan KONI, kemudian diajukan ke TAPD untuk dibahas dengan Banggar DPRD,” katanya.
Pembahasan bonus memungkinkan dilakukan dalam APBD 2027. Hal itu karena Porprov dijadwalkan berlangsung pada November sehingga hasil perolehan medali dapat diketahui sebelum pembahasan anggaran tahun berikutnya. (ADV)
