Antisipasi Dampak Subsidi Energi, Kukar Tekankan Perlindungan Daya Beli Warga
EXPRESI.co, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian pada potensi dampak penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik terhadap daya beli masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya mengarahkan belanja pada sektor produktif agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan perubahan kebijakan subsidi energi berpotensi memengaruhi biaya hidup karena dapat berdampak pada berbagai aktivitas ekonomi, termasuk harga kebutuhan sehari-hari. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu pihak yang perlu diperhatikan karena lebih rentan terhadap perubahan pengeluaran rumah tangga.
Ia mengakui kebijakan subsidi energi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap perlu mencermati kemungkinan dampak lanjutan terhadap kondisi ekonomi warga dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.
“Untuk kebijakan subsidi energi, kewenangannya ada di pemerintah pusat. Kami di daerah berupaya menjaga agar dampak lanjutan dari penyesuaian tersebut tidak mengganggu kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Aulia.
Selain mengantisipasi dampak kebijakan energi, Aulia menekankan pentingnya menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, efisiensi belanja tidak semata-mata bertujuan menekan pengeluaran, tetapi juga perlu memberi ruang bagi pembiayaan sektor yang mampu mendukung aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Penggunaan anggaran secara produktif diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah. Karena itu, penyesuaian belanja perlu mempertimbangkan kebutuhan warga dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.
“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Sekaligus menjaga perekonomian masyarakat,” katanya.
Pemkab Kukar menempatkan perlindungan daya beli dan keberlangsungan ekonomi warga sebagai pertimbangan dalam menyikapi dinamika kebijakan energi serta penyesuaian anggaran daerah. (Adv)
